Selayang Pandang Tentang Provinsi Kalimantan Timur
Kalimantan Timur (disingkat Kaltim) adalah sebuah provinsi Indonesia
di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang berbatasan dengan Malaysia,
Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan
Sulawesi. Luas total Kaltim adalah 127.346,92 km² dan populasi sebesar
3.575.449 jiwa (2017). Kaltim merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk
terendah keempat di nusantara. Ibu kota provinsi ini adalah kota Samarinda.
Provinsi Kalimantan Timur sebelum dimekarkan menjadi Kalimantan Utara
merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Papua, dengan luas
194.489 km persegi yang hampir sama dengan Pulau Jawa atau sekitar 6,8% dari
total luas wilayah Indonesia.
Sejarah
Wilayah Kalimantan Timur dahulu mayoritas adalah hutan hujan tropis.
Terdapat beberapa kerajaan yang berada di Kalimantan Timur, diantaranya adalah
Kerajaan Kutai (beragama Hindu), Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura,
Kesultanan Pasir dan Kesultanan Berau. Di pusat-pusat kerajaan tersebut
berkembang bahasa serumpun yang memiliki benang merah dari leluhur bahasa yang
sama yaitu rumpun bahasa Melayik.
Wilayah Kalimantan Timur meliputi Paser, Kutai, Berau dan juga
Karasikan (Buranun/pra-Kesultanan Sulu) diklaim sebagai wilayah taklukan
Maharaja Suryanata, gubernur Majapahit di Negara Dipa (yang berkedudukan di
Candi Agung di Amuntai) hingga tahun 1620 pada masa Kesultanan Banjar. Bahkan
sebelum adanya bala bantuan dari Kesultanan Demak, Kesultanan Banjar sudah
melebarkan pengaruhnya ke Paser, Kutai, dan Berau. Perjanjian yang ditanda
tangani antara Pieter Pietarsz (utusan VOC) dengan Aji Pangeran Sinum Panji
Mendapa ing Martapura, Raja Kutai Kartanegara dalam tahun 1635 memuat antara
lain bahwa perdagangan bebas hanya dibolehkan antara Kerajaan Kutai dengan
orang-orang Banjar dan Belanda saja. Kedatangan orang Banjar membantu
memperluas pengaruh kekuasaan Kesultanan Kutai terhadap masyarakat Dayak di
pedalaman. Semenjak itulah pedagang-pedagang asal Banjar mulai mendominasi
sebelum kedatangan migrasi orang Bugis pada tahun 1638-1654 dan jatuhnya
Makasar ke tangan Belanda tahun 1667. Antara tahun 1620-1624, negeri-negeri di
Kaltim sempat menjadi daerah pengaruh Sultan Alauddin dari Kesultanan Makassar,
sebelum adanya perjanjian Bungaya. Menurut Hikayat Banjar Sultan Makassar
pernah meminjam tanah untuk tempat berdagang meliputi wilayah timur dan
tenggara Kalimantan kepada Sultan Mustain Billah dari Banjar sewaktu Kiai
Martasura diutus ke Makassar dan mengadakan perjanjian dengan Sultan Tallo I Mangngadaccinna
Daeng I Ba’le’ Sultan Mahmud Karaeng Pattingalloang, yang menjadi mangkubumi
dan penasihat utama bagi Sultan Muhammad Said, Raja Gowa tahun 1638-1654 dan
juga mertua Sultan Hasanuddin yang akan menjadikan wilayah Kalimantan Timur
sebagai tempat berdagang bagi Kesultanan Makassar (Gowa-Tallo) sejak itulah
mulai berdatanganlah etnis asal Sulawesi Selatan. Namun berdasarkan Perjanjian
Kesultanan Banjar dengan VOC pada tahun 1635, VOC membantu Banjar mengembalikan
negeri-negeri di Kaltim menjadi wilayah pengaruh Kesultanan Banjar. Hal
tersebut diwujudkan dalam perjanjian Bungaya, bahwa Kesultanan Makassar
dilarang berdagang hingga ke timur dan utara Kalimantan.
Sesuai traktat 1 Januari 1817, Sultan Sulaiman dari Banjar menyerahkan
Kalimantan Timur, Kalimatan Tengah, sebagian Kalimantan Barat dan sebagian
Kalimantan Selatan (termasuk Banjarmasin) kepada Hindia Belanda. CONTRACT MET
DEN SULTAN VAN BANDJERMASIN 4 Mei 1826. / B 29 September 1826 No. 10, Sultan
Adam al-Watsiq Billah dari Banjar menegaskan kembali penyerahan wilayah
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Barat dan sebagian
Kalimantan Selatan kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Pada tahun 1846, Belanda mulai menempatkan Asisten Residen di
Samarinda untuk wilayah Borneo Timur (sekarang provinsi Kalimantan Timur dan
bagian timur Kalimantan Selatan) bernama H. Von Dewall. Kaltim merupakan bagian
dari Hindia Belanda. Kaltim 1800-1850. Dalam tahun 1879, Kaltim dan Tawau
merupakan Ooster Afdeeling van Borneo bagian dari Residentie Zuider en
Oosterafdeeling van Borneo. Dalam tahun 1900, Kaltim merupakan zelfbesturen
(wilayah dependensi) Dalam tahun 1902, Kaltim merupakan Afdeeling Koetei en
Noord-oost Kust van Borneo. Tahun 1942 Kaltim merupakan Afdeeling Samarinda dan
Afdeeling Boeloengan en Beraoe.
Provinsi Borneo dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan gubernur
pertama Pangeran Muhammad Noor. Status gubernur Borneo menjadi tidak relevan
setelah Perjanjian Linggarjati.
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17
Agustus 1945, Indonesia memiliki 8 provinsi, yaitu: Sumatra, Borneo
(Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda
Kecil. Pada masa pergerakan kemerdekaan (1945-1949), Indonesia mengalami
perubahan wilayah akibat kembalinya Belanda untuk menguasai Indonesia, dan
sejumlah "negara-negara boneka" dibentuk Belanda dalam wilayah negara
Indonesia. Wilayah Kalimantan Timur baru bergabung ke dalam Negara Republik
Indonesia secara resmi pada 10 April 1950.
Sebelumnya, pada awal 1950 rakyat Kaltim dalam wadah koalisi Front
Nasional yang dipimpin Abdoel Moeis Hassan (bukan Inche Abdoel Moies) menuntut
penghapusan swapraja-swapraja alias empat Kesultanan yang ada di Kaltim serta
menuntut agar Federasi Kaltim bergabung ke RI.
Kala itu, Federasi Kaltim warisan Van Mook berada dalam kedaulatan
Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), bukan RI. Pemerintahan Federasi Kaltim
merupakan gabungan Kesultanan Kutai, Sambaliung, Gunung Tabur, Bulungan, plus
neoswapraja Pasir.
Tuntutan Front Nasional dipenuhi pemerintah lokal dan pusat.
Berturut-turut: Februari, 10 Maret, dan 16 Maret; Dewan Kaltim, Federasi
Kaltim, dan Residen Kaltim meminta Pemerintah RIS mewujudkan tuntutan rakyat
Kaltim. 19 Maret Pemerintah RI setuju. 24 Maret Presiden RIS juga setuju.
Penggabungan Kaltim ke wilayah RI dilakukan dalam upacara serah-terima
dari Pemerintah RIS kepada Pemerintah RI. RIS diwakili Aji Raden Afloes (Plt.
Residen Kaltim). Adapun RI diwakili Dr. Moerdjani (Gubernur Kalimantan).
Bertindak sebagai saksi, Menteri Dalam Negeri Mr. Soesanto Tirtoprodjo.
Penggabungan Kaltim ke RI tercatat dalam sejarah sebagai daerah
pertama di luar Jawa dan Sumatra usai Konferensi Meja Bundar (KMB) yang
menggabungkan diri ke wilayah RI. Status wilayah kaltim pada awal bergabung ke
RI hingga 6,5 tahun kemudian adalah keresidenan di bawah Provinsi Kalimantan
yang beribu kota di Banjarmasin.
Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Kalimantan Timur selain sebagai kesatuan administrasi, juga
sebagai kesatuan ekologis dan historis. Kalimantan Timur sebagai wilayah
administrasi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 dengan
gubernurnya yang pertama adalah APT Pranoto.
Sebelumnya Kalimantan Timur merupakan salah satu karesidenan dari
Provinsi Kalimantan. Sesuai dengan aspirasi rakyat, sejak tahun 1956 wilayahnya
dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan
dan Kalimantan Barat. Pada tahun 2012, kembali terjadi pemekaran wilayah yang
ditandai dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
Lembaran Negara No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Pembentukan 2 kotamadya, yaitu:
- Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda sebagai ibu kotanya dan sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.
- Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibu kotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Pembentukan 4 kabupaten, yaitu:
- Kabupaten Kutai, dengan ibu kotanya Tenggarong
- Kabupaten Pasir, dengan ibu kotanya Tanah Grogot.
- Kabupaten Berau, dengan ibu kotanya Tanjung Redeb.
- Kabupaten Bulungan, dengan ibu kotanya Tanjung Selor.
Pembentukan Kota dan Kabupaten Baru
Berdarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1981, maka dibentuk Kota
Administratif Bontang di wilayah Kabupaten Kutai dan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 20 tahun 1989, maka dibentuk pula Kota Madya Tarakan di
wilayah Kabupaten Bulungan. Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan
ketentuan di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, maka
dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu:
- Kabupaten Kutai Barat, beribu kota di Sendawar
- Kabupaten Kutai Timur, beribu kota di Sangatta
- Kabupaten Malinau, beribu kota di Malinau
- Kabupaten Nunukan, beribu kota di Nunukan
- Kabupaten Mahakam Ulu beribu kota di Ujoh Bilang
- Kota Tarakan (peningkatan kota administratif Tarakan menjadi kotamadya)
- Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kotamadya)
- Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2002, maka Kabupaten Pasir mengalami pemekaran dan pemekarannya bernama Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pada tanggal 17 Juli 2007, DPR RI sepakat menyetujui berdirinya Tana
Tidung sebagai kabupaten baru di Kalimantan Timur, maka jumlah keseluruhan
kabupaten/kota di Kalimantan Timur menjadi 14 wilayah. Pada tahun yang sama,
nama Kabupaten Pasir berubah menjadi Kabupaten Paser berdasarkan PP No. 49
Tahun 2007.
Pada tanggal 25 Oktober 2012, DPR RI mengesahkan pembentukan Provinsi
Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Kalimantan Timur. Kabupaten
Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota
Tarakan menjadi wilayah provinsi baru tersebut, sehingga jumlah kabupaten dan kota
di Kalimantan Timur berkurang menjadi 9 wilayah. Pada bulan Mei 2013 Kabupaten
Mahakam Ulu dimekarkan dari Kutai Barat sehingga kabupaten dan kota di
Kalimantan Timur menjadi 10 wilayah.
banyak yang mencari informasi seputar:
ALAT BANTU DENGAR, KOSMETIK DAN KECANTIKAN, PERONTOK BULU, PENUMBUH RAMBUT, OBAT JERAWAT, PEMUTIH GIGI, PEMUTIH TUBUH, PEMBESAR PAYUDARA, OBAT DAN JAMU HERBAL, AWET MUDA, PRODUK PERAWATAN WANITA, PELANGSING, OBAT TELAT HAID, OBAT PERANGSANG, PENGGEMUK BADAN, OBAT KUAT, CIALIS, VIAGRA, OBAT PERANGSANG, PEMBESAR PENIS, ALAT BANTU SEKS, ANTI EJAKULASI DINI, GRATIS ONGKOS KIRIM, PELUMAS SEKS, ARTIKEL DAN INFORMASI, kalimantan timur, budaya kalimantan timur, kalimantan timur ibukota,
peta kalimantan timur lengkap dengan keterangan, kalimantan timur tujuan, suku
kalimantan timur, pakaian adat kalimantan timur, rumah adat kalimantan timur,
bandara kalimantan timur,
Komentar
Posting Komentar